« Home | beberapa keajaiban air » | sejarah terbentuknya laut » | model numerik utk oseanografi » | matlab untuk oseanografer » | negara kaya yg terbengkalai » 

Friday, June 17, 2005 

tentang sektor kelautan

Indonesia adalah sebuah negara yang beruntung yang dikaruniai oleh Allah sumberdaya laut yang sangat besar. Hanya saja sayang sekali bahwa sumberdaya yang sangat menggiurkan itu tidak terpelihara dengan baik dan cenderung diterlantarkan selama ini, padahal kalau kita ingat jaman masih kecil dahulu ada lagu yang syairnya menyatakan bahwa nenek moyang kita dahulunya adalah pelaut. Sekelumit harapan akan bangkitnya kecintaan dan perhatian lebih kepada laut pernah muncul ketika pada tahun 1996 Presiden Soeharto mencanangkan Tahun Bahari. Dimana pada saat itu Presiden Soeharto menyatakan bahwa "Bangsa Indonesia yang di masa lalu mencatat sejarah sebagai bangsa bahari dalam perjalanannya telah kehilangan keterampilan bahari sehingga luntur pula jiwa maritimnya," (Kompas, Rabu 18 Februari 2004). Lebih dari itu, konsep negara kepulauan pun mulai diubah menjadi konsep benua maritim mengingat bentuk wilayah perairan Indonesia yang menyerupai sebuah benua sehingga layak disebut sebagai benua maritim. Bahkan pada tahun yang sama digelar pula Konvensi Benua Maritim di Ujung Pandang (sekarang Makassar) yang mengajak bangsa Indonesia untuk kembali ke laut yang telah terlupakan dan terabaikan selama ini.

Pada awalnya ajakan untuk kembali ke laut tersebut mendapat sambutan yang cukup hangat di beberapa kalangan masyarakat termasuk di dalamnya para komunitas peneliti kelautan, mengingat sebelumnya laut masih dianggap sebagai daerah yang "keramat" dan perlu diberi "pengamanan ekstra" terutama untuk penelitian ilmiah. Hanya saja sayang sekali bahwa semangat yang mulai menggelora dan merasuki para peneliti kelautan Indonesia untuk "kembali ke laut" kembali terhempas ketika krisis mulai menggerogoti perekonomian Indonesia disusul dengan kejatuhan Soeharto dari tampuk kekuasaannya.

Semangat kembali menggeliat ketika presiden terpilih pada pemilihan umum pasca kejatuhan Soeharto, yaitu Abdurrachman Wahid membentuk Departemen Eksplorasi Laut (sekarang Departemen Kelautan dan Perikanan) dalam kabinetnya pada tahun 1999 yang dipimpin oleh Sarwono Kusumaatmadja. Departemen ini diharapkan dapat memberikan sedikit harapan bagi majunya sektor kelautan di Indonesia. Perjalanan sejarah membuktikan bahwa ternyata memajukan sektor kelautan Indonesia bukanlah hal yang mudah apalagi jika di dalam menjalankannya banyak terjadi konflik kepentingan, birokrasi yang amburadul dan minimnya dana yang tersedia serta tidak adanya inovasi.

Kasus-kasus seperti pencemaran laut dan pantai yang membawa korban manusia, kumuhnya permukiman di kawasan pantai, rusaknya terumbu karang dan hutan bakau, pencurian pasir laut, pencurian ikan, minimnya fasilitas angkatan laut kita, banyaknya nelayan yang ditahan di Australia, maraknya aksi perompakan dan bajak laut di jalur pelayaran internasional dan lain-lain adalah indikator bahwa pembangunan sektor kelautan masih terbelakang dan pemerintah (dalam hal ini Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP)) masih memiliki sangat banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan sebelum semakin menumpuk dan bahkan akan menimbun Departemen itu sendiri di kemudian hari. Saya yakin bahwa selama ini DKP telah banyak melakukan aksi-aksi dan program untuk meminimasi hal-hal tersebut di atas, meskipun oleh berbagai kalangan dianggap masih belum cukup signifikan dan optimal. Untuk itu diperlukan inovasi-inovasi dan terobosan-terobosan baru yang dapat merangsang adanya percepatan dan partisipasi aktif masyarakat.

Salah satu kendala dari lambatnya pembangunan sektor kelautan di Indonesia adalah karena masalah laut dan pantai bersifat multi sektoral dimana sementara itu aturan main yang jelas antar masing-masing sektor belum terumuskan dengan baik yang berakibat pada banyaknya tumpang tindih kebijakan yang cenderung kontra produktif. Hal ini merupakan permasalahan klasik dan tak lepas dari kultur bangsa Indonesia yang cenderung malas dalam melembagakan sebuah aturan main yang jelas ke dalam kehidupan birokrasinya, disamping juga tentunya akibat ketidakkonsistenan dalam menjalankan sebuah program. Hal tersebut harus diatasi terlebih dahulu jika kita ingin pembangunan sektor kelautan mengalami kemajuan yang cukup signifikan dan mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat luas, bahkan mungkin juga di sektor yang lain yang memiliki permasalahan klasik yang sama seperti sektor pertanian dan kehutanan.

This blog is awesome! If you get a chance you may want to visit this accounting software site, it's pretty awesome too!

Post a Comment

My Digest