« Home | Nasir dari Bone » | Ketika rumah bak penjara » | Kembali ke Kehidupan Nyata » | Wajah Baru » | Si Ucok » | P4 100-jam » | Biggoser diwisuda » | Perempuan dalam Islam » | Zaman Batu dan Pornografi » | Sering Ngibul Siih! » 

Sunday, August 14, 2005 

Staf ahli, staf khusus dan PNS

Di setiap departemen teknis dan kementrian negara dalam struktur pemerintahan di Republik Indonesia ada sebuah jabatan non-struktural yang bersifat strategis yang biasa disebut sebagai Staf Ahli Menteri. Jabatan ini biasanya dipegang oleh para pakar atau praktisi yang biasanya adalah orang-orang yang cukup dikenal di masyarakat dan juga dikenal baik oleh sang menteri, dan tentunya orang yang mempunyai pemahaman yang sama (jadi apa dong nilai tambahnya kalau punya paham yang sama? pasti bakalan setuju-setuju saja kan meskipun mungkin kebijakan sang menteri jelek?).

Tujuan dari dibentuknya Staf Ahli Menteri ini biasanya adalah untuk memberikan masukkan bagi sang Menteri sebelum membuat atau melepaskan suatu kebijakan tertentu agar kebijakan yang dihasilkan bisa maksimal. Selain staf ahli, menteri sebenarnya sudah memiliki pembantu struktural yang biasa disebut sebagai Direktur Jenderal (Dirjen). Belakangan saya baca, pihak legislatif pun saat ini menuntut untuk bisa memiliki staf ahli agar bisa bekerja secara maksimal. Padahal kita semua tahu, meskipun departemen teknis dan kementrian negara sudah memiliki staf ahli, ternyata mereka belum bisa bekerja secara maksimal. Hanya jumlah total anggarannya saja mungkin yang maksimal ;)

Selain staf ahli, ternyata di Departemen atau lembaga-lembaga pemerintah ada juga jabatan lain yang biasa disebut sebagai staf khusus. Aturan tentang staf khusus ini tidak begitu jelas dan mungkin malah tidak ada dalam undang-undang atau peraturan pemerintah. Biasanya staf khusus ini adalah orang yang dikenal baik oleh sang pimpinan yang dahulunya -mungkin sebelum sang pimpinan menjadi pemimpin di sebuah departemen atau lembaga negara- adalah teman sejawat, bawahan, pegawai honorer, atau mungkin office boy-nya. Karena sifatnya yang khusus, biasanya bisikan dari staf khusus lebih didengar dan berpengaruh daripada pendapat staf ahli atau bahkan Dirjen.

Pengalaman saya bekerja di lembaga pemerintah selama 8 tahun menunjukkan bahwa lembaga pemerintah biasanya bersifat padat tenaga kerja tapi banyak yang jadi pengangguran. Artinya, jumlah yang tercatat sebagai pegawai adalah banyak tapi kebanyakan dari mereka tidak bekerja dengan baik dan benar, sehingga yang benar-benar bekerja dalam suatu kelompok bisa dihitung dengan jari. Mereka yang tidak mau bekerja dengan baik dan benar ini biasanya juga dilengkapi dan dianugerahi sifat bebal dan bermuka badak alias tidak punya malu. Jadi ya cuek aja meskipun tidak bekerja dan dirasani (dijadiin bahan gunjingan) sama temen-temen yang lain.

Apakah tidak ada sanksi untuk mereka? Menjadi PNS boleh dibilang jauh dari sanksi meskipun kita pemalas dan jarang masuk kerja, tentunya asalkan kita bukan pejabat struktural saja. Mereka yang malas akan tetap bisa naik pangkat secara otomatis setiap 4 tahun sekali dan gaji yang mereka terima pun akan sama banyaknya dengan gaji PNS yang rajin bekerja karena standar gaji yang digunakan menggunakan aturan yang sama yang biasa disebut sebagai Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PGPS) dan biasa diplesetkan oleh para PNS sebagai Pinter Goblok Penghasilan Sama.

Akibat banyaknya PNS yang malas dalam sebuah kelompok kerja (direktorat atau sub direktorat), maka untuk menutupi kekurangan jumlah yang mau bekerja para direktur atau kasubdit biasa mengangkat pegawai honorer untuk membantu meringankan pekerjaan mereka, dimana honor untuk mereka diambilkan dari dana taktis yang sumbernya kadang-kadang tidak jelas, mungkin dari rekanan atau dari manipulasi anggaran yang mereka kelola. Orang-orang honorer seperti inilah yang biasanya sering disebut sebagai staf khusus jika bekerja secara langsung kepada atasan. Peran serta kerja staf khusus ini kadang-kadang sama seperti pembantu di rumah yang kalau bisa dipercaya akan selalu menjadi andalan dan tangan kanan sang tuan. Dan jika sang tuan pindah ke tempat kerja yang baru, mereka biasanya akan ikut dibawa pindah.

Struktur tak jelas seperti itu terjadi hampir di semua lembaga pemerintah, maka dari itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara pernah menggelar pendataan ulang PNS pada tahun 2003 yang lalu untuk memperbaiki citra dan kinerja PNS. Hanya saja tidak jelas juga sejauh mana tindak lanjut dari kegiatan itu saat ini, karena kita memang seringkali berhangat-hangat tahi ayam dalam melaksanakan sebuah program kerja. Jadi bisa kebayang kan bagaimana ruwetnya manajemen SDM di sebuah kantor pemerintah, maka dari itu jangan terlalu berlebihan marah-marahnya jika anda pernah merasa dikecewakan oleh pelayanan yang diberikan, rugi sendiri! Mereka mah cuek ajah!

Pengangguran terselubung gitu kan mas? Lebih parah lagi kalau hal - hal seperti ini adanya di institusi pendidikan.

Eh, layoutnya berubah yah? Duh kok banyak ya yang leotnya berubah... apakah sedang mode? Apakah sedang trend?

*think for a while...*

Ah ga usah ikut-ikutan jadi korban mode ah :P BTW, makasih loh mas untuk ucapan selamatnya ;)

pelayanan utk masyarakat perlu di outsourcing yaa... biar kelihatan mana yang kerja dan mana yang kerjanya baca koran...

terima kasih pak penjelasannya. karena saya suka bingung dengan struktur pegawai negeri. maklum orangtua dan suami saya bukan pegawai negeri...hehehe

kaya'nya yang parah kalo pegawai departemen pusat lagi kunjungan ke daerah deh, banyak jalan2nya dibanding kerja. soalnya saya pernah nemenin, dia cuma cek ke kantor dinas pagi dan selebihnya jalan2 dan jalan2 lagi :(

oh iya, sekarang ikan dan karang sudah dibudidaya pak dan untuk ekspor sudah ada standar dan rata2 mereka mau yang budidaya. jadi aman untuk lingkungan :)

Post a Comment

My Digest

About me

  • I'm agus set
  • From Hamburg, Germany
about me
Google

Powered by Blogger
and Blogger Templates
Listed on BlogShares